MONITORRAKYAT.COM -
Harapan masyarakat di empat desa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, untuk memperoleh penjelasan terbuka mengenai pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM di Kampung Cibangoak, Desa Cikitu, kembali berujung kekecewaan.
Forum yang sebelumnya dijadwalkan sebagai agenda sosialisasi pada Kamis (27/8/2026) di Aula Kecamatan Pacet tersebut dinilai warga tidak berlangsung sebagaimana yang mereka harapkan.
Sejumlah warga dari Desa Cikitu, Sukarame, Maruyung, dan Pangauban telah datang dan berkumpul di aula kecamatan. Mereka berharap dapat mendengar secara langsung penjelasan pemerintah maupun pihak terkait mengenai proyek SPAM yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat.
Namun, situasi berubah ketika Camat Pacet Asep bersama empat kepala desa disebut memilih melakukan musyawarah di ruang Camat Asep. Sementara masyarakat yang telah hadir tetap berada di aula.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar di kalangan warga mengenai mekanisme komunikasi pemerintah dengan masyarakat, khususnya terkait proyek yang dinilai berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan warga sekitar.
Perwakilan masyarakat, D. Sungkawa Prawira, mengaku kecewa dengan pelaksanaan agenda tersebut.
Menurutnya, warga datang karena memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan forum sosialisasi yang seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan pendapat.
“Undangan yang kami terima jelas untuk sosialisasi di aula kecamatan. Tapi kenyataannya Camat dan para Kades rapat sendiri di dalam. Kami hanya disuruh menunggu di luar,” ujar Sungkawa.
Bagi masyarakat, persoalan utama bukan hanya mengenai pembangunan SPAM, tetapi juga bagaimana proses komunikasi dan pengambilan keputusan terkait proyek tersebut dilakukan.
Warga menginginkan adanya penjelasan yang dapat diakses secara terbuka, mulai dari tujuan pembangunan, sumber air yang digunakan, status lahan, dampak terhadap lingkungan, hingga manfaat yang secara konkret akan diterima masyarakat.
Keterbukaan informasi menjadi penting karena proyek penyediaan air bersih berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Terlebih, masyarakat di sekitar lokasi pembangunan memiliki kepentingan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan proyek tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka.
Sungkawa menilai pelaksanaan pertemuan tertutup justru semakin memperbesar kecurigaan masyarakat.
“Apakah ini yang disebut transparan? Aspirasi kami seperti hanya ada di angan. Jelas ini membungkam suara masyarakat. Kami tidak mau dibodohi,” katanya.
Meski demikian, tudingan mengenai adanya keberpihakan pemerintah kepada perusahaan masih merupakan pandangan dari pihak warga dan perlu dikonfirmasi kepada Camat Pacet, pemerintah desa, maupun pihak perusahaan.
Bukan Sekadar Persoalan Sosialisasi
Perselisihan mengenai proyek SPAM tersebut menunjukkan bahwa persoalan di lapangan tidak berhenti pada soal pembangunan fisik.
Ada persoalan kepercayaan yang mulai muncul antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.
Ketika warga merasa tidak memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan, komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan justru berpotensi berubah menjadi sumber konflik.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang berkembang tidak hanya berasal dari satu pihak.
Terlebih, sebelumnya warga juga telah menyampaikan keberatan mengenai proyek tersebut, termasuk persoalan janji tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang disebut belum terealisasi sesuai harapan masyarakat.
Karena itu, forum sosialisasi seharusnya tidak berhenti pada penyampaian informasi satu arah. Masyarakat perlu mendapatkan kesempatan untuk bertanya, mengkritisi, dan menyampaikan keberatan secara langsung.
Warga Desak Forum Terbuka
Warga dari empat desa menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan.
Mereka meminta agar pemerintah membuka kembali ruang dialog yang melibatkan seluruh pihak secara transparan. Tidak hanya pemerintah kecamatan dan desa, tetapi juga pihak PDAM, perusahaan atau pengelola proyek, serta perwakilan masyarakat yang terdampak.
Menurut warga, forum terbuka diperlukan agar seluruh informasi mengenai proyek dapat diuji dan dibahas bersama.
Masyarakat juga menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasinya dan meminta pembangunan tidak dilanjutkan sebelum proses sosialisasi dan komunikasi dengan warga dilakukan secara terbuka serta terdapat kesepahaman mengenai berbagai persoalan yang dipermasalahkan.
Di sisi lain, pemerintah Kecamatan Pacet maupun pihak terkait perlu memberikan klarifikasi mengenai alasan musyawarah dilakukan secara tertutup, substansi pembahasan, serta tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pertemuan tersebut.
Sebab, ketika proyek menyangkut kepentingan masyarakat luas, transparansi bukan sekadar persoalan membuka informasi, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar diberi ruang untuk mengetahui, bertanya, dan menyampaikan keberatan.
Kini, perhatian warga tertuju pada langkah berikutnya.
Apakah akan ada forum sosialisasi terbuka yang benar-benar mempertemukan pemerintah, pengelola proyek, dan masyarakat, atau persoalan SPAM Cibangoak justru akan semakin melebar menjadi konflik berkepanjangan?.
@bun
