MONITORRAKYAT.COM
KABUPATEN BANDUNG - Kabupaten Bandung dijadwalkan menjadi lokasi pencanangan atau launching Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 2026 dan renovasi Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada 14 April 2026.
"Saya sudah bertemu dengan Dirjen Permukiman Kementerian PKP terkait launching Program BSPS dan renovasi Rutilahu ini pada 14 April 2026 di Desa Tanjungwangi Kecamatan Cicalengka. Ya, mudah-mudahan Pak Presiden bisa hadir," kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat Rapat Koordinasi Bulanan di Rumah Dinas Bupati, Jumat (27/3/2026).
Selain sekaligus meluncurkan KUR Perumahan/KPP (Kredit Program Perumahan) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), pada pencanangan ini juga akan ditandai dengan gentengisasi renovasi rutilahu se-Jawa Barat di mana setiap rutilahu yang direnov atapnya harus berbahan genteng.
"Jadi, renovasi rutilahu atapnya harus menggunakan genteng, tidak boleh lagi menggunakan asbes," jelas Bupati.
Ketentuan ini menyusul pelepasan 75 ribu genteng dari UMKM Jatiwangi oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait pada Rabu (11/3/26) lalu. Program gentengisasi ini sekaligus mendukung UMKM lokal agar tetap berdaya saing.
Sementara untuk Program BSPS yang dananya bersumber dari APBN, disalurkan antara lain melalui anggota DPR RI untuk konstituennya. Seperti oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal yang mengalokasikan BSPS untuk 700 unit rutilahu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Saiful Huda sebanyak 169 unit dan anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko 500 unit.
Bupati yang akrab disapa Kang DS menyebut di Kabupaten Bandung hingga saat ini masih tersisa 45 ribuan lagi rutilahu yang perlu diperbaiki.
"Tahun kemarin sudah kita usulkan untuk perbaikan 4.730 unit rutilahu. Mudah-mudahan bisa terealisasi sampai 5.000 unit yang bisa direnovasi untuk tahun ini," ucap Kang DS.
Ia juga mengungkapkan, untuk rutilahu yang lokasinya terletak di area perkebunan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) maupun Perhutani, bisa mendapatkan bantuan perbaikan rutilahu dengan dana bersumber dari APBN maupun APBD.
"Alhamdulillah, sudah ada jawaban dari Kementerian PKP, sekarang ada kebijakan rutilahu di area perkebunan bisa mendapatkan bantuan renovasi rutilahu, dengan syarat dari pihak PTPN atau Perhutani bisa mengeluarkan surat bahwa rumah tersebut boleh ditempati minimal 10 tahun lagi," jelas Kang DS.
Oleh karena itu, ia meminta kepada para camat khususnya di kawasan Pasijambu, Ciwidey dan Rancabali (Pacira) agar mendata rutilahu warga yang menempati tanah PTPN untuk mendapat bantuan renov rutilahu.
**
