MONITORRAKYAT.COM - Partai Bintang Timur (PBT) menyatakan bahwa Papua menginginkan penyelesaian status politik secara damai melalui mekanisme internasional. PBT meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka ruang dialog, termasuk di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna membahas status Papua Barat.
PBT juga menyerukan agar seluruh personel militer organik dan non-organik yang ditempatkan di Papua ditarik kembali. Menurut PBT, pendekatan keamanan berskala besar dinilai memperburuk situasi sosial dan menimbulkan trauma di tengah masyarakat sipil.
Ketua PBT, Yulvin Mote, menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak, dalam berbagai peristiwa kekerasan di wilayah pegunungan Papua. PBT meminta Komnas HAM RI untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, PBT menyatakan penolakan terhadap sejumlah proyek pembangunan dan pembukaan jalan di wilayah yang mereka klaim, dengan alasan masyarakat setempat tidak merasa dilibatkan dan menginginkan prioritas penyelesaian persoalan politik serta kemanusiaan.
PBT menegaskan bahwa aspirasi yang mereka perjuangkan adalah berdirinya negara di atas Tanah Papua melalui jalan damai, bukan melalui kekerasan. Mereka menyatakan tidak ingin bermusuhan dengan bangsa manapun, termasuk Indonesia, dan menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kesetaraan derajat semua bangsa.
PBT juga menyampaikan kekhawatiran atas pengungsian ribuan warga akibat situasi keamanan serta menilai persoalan Papua tidak dapat diselesaikan melalui operasi militer, melainkan melalui dialog dan pendekatan kemanusiaan.
Sebagai penutup, PBT meminta Pemerintah Indonesia dan para pemangku kebijakan untuk membuka ruang penyelesaian secara damai dan bermartabat, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta prinsip keadilan.
